Peran kebijakan keamanan laut sangat penting dalam meningkatkan pertahanan negara. Kebijakan keamanan laut merupakan suatu strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi wilayah perairan negara dari ancaman dan gangguan yang dapat merugikan keamanan dan kedaulatan negara.
Menurut Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, kebijakan keamanan laut merupakan bagian integral dari pertahanan negara. Beliau mengatakan, “Kita harus memiliki kebijakan yang kuat dalam menjaga keamanan laut agar dapat meningkatkan pertahanan negara secara keseluruhan.”
Salah satu aspek penting dari kebijakan keamanan laut adalah pengawasan dan patroli di perairan negara. Hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai kegiatan ilegal seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan penangkapan ikan ilegal yang dapat merugikan ekonomi negara.
Dalam upaya meningkatkan pertahanan negara, kebijakan keamanan laut juga harus didukung dengan kerjasama antar lembaga terkait seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut. Kolonel Laut (P) Wisnu Pramono, Direktur Riset dan Pengembangan Lantamal III Surabaya, mengatakan bahwa “Kerjasama antar lembaga sangat penting dalam menjaga keamanan laut dan meningkatkan pertahanan negara secara efektif.”
Selain itu, kebijakan keamanan laut juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan perairan negara. Masyarakat pesisir dan nelayan juga memiliki peran yang penting dalam melaporkan kegiatan mencurigakan di perairan negara kepada aparat keamanan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran kebijakan keamanan laut sangat vital dalam meningkatkan pertahanan negara. Dengan menerapkan kebijakan yang kuat dan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan dapat tercipta keamanan laut yang optimal untuk menjaga kedaulatan negara.