Ancaman laut di penjuru negeri merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Peran pemerintah dalam menanggulangi ancaman ini sangatlah penting. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Susan Herawati, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi sumber daya laut dan ekosistemnya.
Susan Herawati juga menekankan bahwa pemerintah harus aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut. “Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas dan efektif dalam menanggulangi ancaman laut, seperti illegal fishing dan pembuangan limbah secara ilegal,” ujarnya.
Selain itu, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kelestarian laut. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi lautan kita. Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini,” ungkapnya.
Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi ancaman laut, seperti pembentukan Satgas 115 KKP yang bertugas untuk mengawasi kegiatan illegal fishing. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Satgas ini telah berhasil menangkap puluhan kapal pencuri ikan dan melaksanakan tindakan hukum terhadap pelaku.
Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah dalam menanggulangi ancaman laut di penjuru negeri. Diperlukan kerjasama lintas sektor dan negara untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi lautan kita.
Dengan kesadaran akan pentingnya peran pemerintah dalam menanggulangi ancaman laut, diharapkan kelestarian sumber daya laut dan ekosistemnya dapat terjaga untuk generasi masa depan. Semua pihak harus berperan aktif dalam melindungi laut kita, karena laut yang sehat adalah aset berharga bagi kita semua.