Konflik laut merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Penanganan konflik laut menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan. Peran pemerintah dan masyarakat sangatlah krusial dalam menyelesaikan konflik laut ini.
Menurut pakar kelautan, Prof. Dr. Soegeng Soelistyo, penanganan konflik laut harus dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. “Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang jelas dalam menangani konflik laut dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi,” ujar Prof. Soegeng.
Salah satu langkah yang bisa diambil oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan patroli di perairan yang rentan terjadi konflik. Hal ini sejalan dengan pendapat Kapten Laut (P) Achmad Ridwan, yang menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menjamin keamanan di laut sangatlah penting. “Pemerintah harus memastikan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan di laut benar-benar ditegakkan demi keamanan bersama,” ujar Kapten Achmad Ridwan.
Namun, penanganan konflik laut juga tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata. Masyarakat juga perlu turut serta dalam menjaga keamanan laut. Hal ini ditekankan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut sangatlah diperlukan. “Masyarakat harus ikut berperan dalam menjaga laut agar konflik dapat diminimalisir,” ujar Henri Subagiyo.
Dengan demikian, penanganan konflik laut membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya partisipasi aktif dari kedua belah pihak, diharapkan konflik laut dapat diminimalisir dan keamanan di perairan dapat terjaga dengan baik.