Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam menjaga keamanan laut Indonesia adalah tantangan penegakan hukum di laut Indonesia. Hal ini menjadi perhatian serius karena lautan Indonesia menjadi jalur strategis bagi perdagangan internasional, serta memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, tantangan penegakan hukum di laut Indonesia meliputi berbagai hal seperti pencurian ikan, illegal fishing, penyelundupan barang ilegal, dan juga aksi terorisme yang menggunakan jalur laut sebagai sarana transportasi. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia agar keamanan dan ketertiban di laut tetap terjaga,” ujar Aan Kurnia.
Pentingnya penegakan hukum di laut Indonesia juga diakui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Menurutnya, penegakan hukum yang kuat di laut Indonesia dapat mencegah kerugian besar bagi negara, seperti kerugian akibat illegal fishing yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
Namun, meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Prigi Arisandi, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan minimnya sumber daya menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia. “Diperlukan kerjasama antar lembaga, baik pemerintah maupun swasta, serta peningkatan investasi dalam bidang keamanan laut untuk mengatasi tantangan ini,” ujar Prigi Arisandi.
Untuk itu, diperlukan kesadaran dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, untuk bersama-sama menjaga keamanan laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian laut dan sumber daya alamnya. Dengan penegakan hukum yang kuat, diharapkan laut Indonesia tetap aman dan damai bagi semua pihak.