Peran pemerintah dalam memerangi tindak pidana laut sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan kestabilan wilayah perairan Indonesia. Tindak pidana laut seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, narkotika, dan senjata ilegal merupakan ancaman serius yang harus segera ditangani.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda Aan Kurnia, peran pemerintah sangat diperlukan dalam memerangi tindak pidana laut. “Pemerintah harus terus meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait seperti TNI AL, Polisi, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan laut kita terjaga,” ujarnya.
Salah satu langkah yang telah diambil pemerintah dalam memerangi tindak pidana laut adalah dengan meningkatkan patroli laut. “Dengan meningkatkan patroli laut, kita dapat lebih mudah mendeteksi dan mengatasi tindak pidana laut yang terjadi di wilayah perairan kita,” tambah Aan.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam memerangi tindak pidana laut. Menurut Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Agusman, kerjasama antar negara sangat penting dalam mengatasi masalah tindak pidana laut. “Kita tidak bisa bekerja sendiri, kerjasama dengan negara-negara lain sangat diperlukan untuk menangani tindak pidana laut secara efektif,” ujarnya.
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam memerangi tindak pidana laut. Masyarakat perlu aktif melaporkan kegiatan mencurigakan yang terjadi di sekitar wilayah perairan agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan. “Kita semua memiliki peran dalam menjaga keamanan laut kita, mari bersama-sama bekerja untuk memerangi tindak pidana laut,” tambah Damos.
Dengan peran pemerintah yang kuat, kerjasama antar lembaga terkait, kerjasama lintas negara, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan tindak pidana laut dapat diminimalisir dan keamanan wilayah perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Semua pihak perlu bekerja sama demi keamanan dan kestabilan laut kita.